Skip to main content

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pajak
Adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.






Dasar Hukum            : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Wajib Pajak
Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak dan Subjek Pajak
v  Subyek Pajak telah memenuhi syarat subyektif untuk melakukan kewajiban perpajakan
v  Wajib Pajak telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif untuk melakukan kewajiban perpajakan
v  Persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan UU PPh































Tipe Bentuk Usaha Tetap (BUT)
1.      BUT Fasilitas Fisik:
·         Tempat kedudukan manajemen
·         Cabang perusahaan
·         Kantor perwakilan
·         Gedung kantor
·         Pabrik
·         Bengkel
·         Pertambangan dan penggalian sumber   alam serta wilayah kerja pengeborannya
·         Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan
2.      BUT Aktifitas
·         Aktifitas pengerjaan proyek kostruksi, instalasi atau perakitan yang terdapat di Indonesia
·         Aktifitas Jasa: pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain,    sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam  jangka waktu 12 bulan
·         Aktifitas Keagenan: Dependent Agent
·         Aktifitas Asuransi: agen atau pegawai perusahaan asuransi LN yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia


KELANJUTAN ADA DI POS SELANJUTNYA

Comments

Popular posts from this blog

Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai dengan prinsip self-assessment yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahunan Pajak atau Bagian Tahunan Pajak dalam sistem tersebut. Pembahasan berikut ini mengacu pada UU KUP dan peraturan pelaksana terkait dengen SPT (Peraturan Menkeu No.243/PMK.03/2014) Pengertian SPT SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan : ·          Perhitungan atau pembayaran pajak ·          Objek pajak atau bukan bukan objek pajak ·          Harta dan kewajiban Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Fungsi SPT 1. ...

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Lanjutan…. Siapa yang Wajib NPWP 1. WPOP a)       Menjalankan usaha/pekerjaan bebas b)       Tidak menjalankan usaha/ pekerjaan bebas tapi penghasilan pada suatu bulan > PTKP  c) Wanita Kawin Pisah Harta 2. Badan 3. WP Pemungut/Pemotong Kapan Mendaftar NPWP PTKP Tahun 2015 Sesuai PMK 122/PMK.010/2015 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 Usul kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak yang semula Rp.36 juta berubah menjadi Rp.54 juta pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan) telah disetujui DPR. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016 mendatang, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016.   ...