Skip to main content

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN


Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ/2001
Tentang
 Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
  1. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;
  2. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
  3. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;
  4. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian (lottery) yang di terima atau diperoleh baik oleh orang pribadi maupun badan dalam negeri dan luar negeri dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian.

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak  Penghasilan Pasal  21 sebesar tarif  Pasal 17 UU PPh dari jumlah penghasilan bruto;
  2. Dalam hal  penerima  penghasilan  adalah  Wajib  Pajak  luar  negeri  selain BUT,  dikenakan  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  sebesar  20%  dari  jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
  3. Dalam hal  penerima  penghasilan  adalah  Wajib  Pajak  badan  termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka    4)    UU    PPh,    sebesar    15%    (lima    belas    persen)    dari    jumlah penghasilan bruto.


Contoh yang dipotong PPh 21:
Bambang adalah seorang pemain bulutangkis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Dia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan  memperoleh hadiah  sebesar  Rp 200.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang atas  hadiah turnamen Indonesia Terbuka tersebut adalah:
5% x Rp 50.000.000,00          =          2.500.000
15% x Rp 150.000.000           =        22.500.000
                                                          25.000.000

Catatan:
Penghasilan dilaporkan dalam SPT Tahunan OP, namun pajak yang telah dipotong dapat dikreditkan.





Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mengenal Pajak

Apa itu Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 ayat 1). Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh undang-undang dapat disimpulkan bahwa pajak adalah  "peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk" Mengapa Pajak Tidak ada Imbalan Secara Langsung Membayar pajak tidak sama dengan Retribusi. misalkan ketika kita ingin parkir disuatu pasar atau mall, setelah kita telah mendapatkan  manfaat parkir, maka kita harus membayar sejumlah uang (itu yang disebut retribusi). namun pajak tidak demikian sebab pajak digunakan untuk memperbaiki jalan tol yang rusak, fasilitas kesehatan gratis, Pendidikan, serta lain-lainya yang diperuntukan untuk masyarakat. jadi ketika kita membaya...
Post a Comment
Read more

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Lanjutan…. Siapa yang Wajib NPWP 1. WPOP a)       Menjalankan usaha/pekerjaan bebas b)       Tidak menjalankan usaha/ pekerjaan bebas tapi penghasilan pada suatu bulan > PTKP  c) Wanita Kawin Pisah Harta 2. Badan 3. WP Pemungut/Pemotong Kapan Mendaftar NPWP PTKP Tahun 2015 Sesuai PMK 122/PMK.010/2015 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 Usul kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak yang semula Rp.36 juta berubah menjadi Rp.54 juta pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan) telah disetujui DPR. Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016 mendatang, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016.   ...
Post a Comment
Read more

BENTUK & ISI SPT-PMK 152 Th. 2009 REVISI PER-181

                            PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA                            NOMOR 152/PMK.03/2009                                                                                   TENTANG                                          PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN               NOMOR 181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERI...
Post a Comment
Read more