Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai dengan prinsip self-assessment yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahunan Pajak atau Bagian Tahunan Pajak dalam sistem tersebut. Pembahasan berikut ini mengacu pada UU KUP dan peraturan pelaksana terkait dengen SPT (Peraturan Menkeu No.243/PMK.03/2014)

Pengertian SPT

SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan :

·         Perhitungan atau pembayaran pajak

·         Objek pajak atau bukan bukan objek pajak

·         Harta dan kewajiban

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Fungsi SPT

1.      Bagi wajib Pajak Pajak Penghasilan, funsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

•    Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
•      Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
•      Harta dan kewajibann 
•    Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak 

2.  Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

•      Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
•    Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.yang berlaku.

3.  Bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipunggut dan disetorkan

Jenis SPT

Jenis SPT	Jenis SPT
a.      Masa	a)      PPh Pasal 21 dan Pasal 26 b)      PPh Pasal 22 c)      PPh Pasal 23 dan Pasal 26 d)      PPh Pasal 4 ayat 2 e)      PPh Pasal 15 f)       PPh Pasal 25 g)      PPN (form 1107 & 1108)
b.      Tahunan	a)      PPh WP Badan (1771 & 1771$) b)      PPh WP OP (form 1770 & 1770S – 1770SS

Batas Waktu Penyampaian SPT

Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
ü  SPT Masa PPh Pasal 21/26 ü  SPT Masa PPh Pasal 22 /pemungut lainnya ü  SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ü  SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15 ü  SPT MasaPPh Pasal 25	Max 20 hari setelah akhir masa pajak
ü  SPT Masa PPN (form 1107 & 1108) ü  SPT Masa PPn BM (form 1101BM)	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak (UU PPN)
ü  PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM Oleh Bea Cukai	Max 7 hari setelah Penyetoran
ü  PPN/PPnBM & PPh Psl 22 oleh Bendaharawan	Max tgl 14 setelah akhir masa pajak
ü  SPT Tahunan PPh OP	Max 3 bulan setelah akhir thn pajak, dapat diperpanjang dengan Surat Pemberitahuan tertulis paling lambat 2 bulan
ü  SPT Tahunan PPh Badan	Max 4 bulan setelah akhir tahun pajak, diperpanjang paling lambat 2 bulan

Sanksi Keterlambatan Pelaporan

Pasal 7(1)-7(2)

Sanksi adminitrasi berupa denda:

a)      Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN

b)       Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya

c)       Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP

d)       Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan

Sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk:

a)       WP OP yang telah meninggal dunia

b)       WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

c)       WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia

d)       BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia

e)       Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi

f)       WP yang terkena bencana (diatur dengan Permenkeu)

g)      WP lain (diatur dengan Permenku)

h)      WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan.

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran
1	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
2	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
3	PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan atas tanah/atau bangunan baik dipotong/dipungut atau dibayar sendiri	Sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
4	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh pemotong	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
5	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
6	PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
7	PPh Pasal 23/26 yang dipotong oleh pemotong	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
8	PPh pasal 25	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
9	PPh Pasal 22, PPN, PPnBM atas impor	Bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor
10	PPh Pasal 22, PPN, PPnBM atas impor yang dipungut DJBC	disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak
11	PPh pasal 22 yang dipungut Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat penanda tangan SPM	disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran/pencairan melalui KPPN
12	PPh pasal 22 yang dipungut bendahara	disetor pada 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai APBN/APBD, dengan menggunakan SSP an. Rekanan dan di tanda tangani Bendahara
13	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh WP Badan tertentu	tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
14	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	akhir bulan berikutnya
15	PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar pabean	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
16	PPN Kegiatan Membangun Sendiri / PPN KMS	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
17	PPN, PPnBM yang dipungut pejabat penandatangan SPM sebagai pemungut PPN	disetor pada hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran melalui KPPN
18	PPN, PPnBM yang dipungut bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN	7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran melalui KPPN
19	PPN, PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah	tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya
20	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir
21	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak

No	Jenis SPT Tahunan	Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran
1	Orang Pribadi	sebelum Surat Pemberitahuan Pajak
2	Badan

·         STP, SKPKB, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, Putusan PK harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan (Psl 9 – 3)

·         Bagi WP usaha kecil dan WP didaerah tertentu – dapat diperpanjang paling lambat 2 bulan (Psl 9-3a)

·         Atas permohonan WP, DJP dapat memberikan persetujuan untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan paling lama 12 bulan.

Sarana Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 10

Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Dasar Hukum	Pasal yang dilanggar	Jenis Keterlambatan	Sanksi
Psl 9 (2.a)	Pasal 9 (1)	Pembayaran SPT Masa setelah tanggal jatuh tempo	2 % per bulan
Psl 9 (2.b)	Pasal 9 (2)	Pembayaran SPT Tahunan setelah Jatuh Tempo penyampaian SPT Tahunan	2 % per bulan
Psl 19 (1)	Pasal 9 (3)	Pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, Putusan PK	2 % per bulan

Pembetulan SPT

Pasal	Ketentuan/Kondisi	Syarat	Konsekuensi
8(1)	WP dapat membetulkan SPT	•      Menyampaikan pernyataan tertulis •      DJP blm melakukan pemeriksaan
8(1.a)	SPT Pembetulan Lebih Besar atau Rugi	Disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan (5 thn)
8(2)	SPT Pembetulan mengakibatkan  utang pajak lebih besar		2 % perbulan dari jmlh KB (sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d. pembayaran)
8(3)	WP sudah diperiksa tapi blm dilakukan penyidikan	•      Dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya •      Membayar kekurangan pajak terutang	•      tidak dilakukan penyidikan •      dikenakan sanksi 150 % dari jumlah KB
8 (4) dan 8(5)	WP sudah diperiksa tetapi blm diterbitkan surat ketetapan pajak	•      Dengan kemauan sendiri mengungkapkan pengisian SPT •      Dilakukan dalam laporan tersendiri •      Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya	•      Jika ada KB ditambah sanksi 50 % •      Harus dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan •      Pemeriksaan tetap dilanjutkan
8(6)	Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, Dalam hal WP menerima SKP, SK keberatan, SK pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelum atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiscal berbeda dengan rugi fiscal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan akan dibetulkan tersebut.	·         DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan ·         Pembetulan tersebut harus dilakukan paling lama tiga bulan setelah menerima surat ketetapan pajak (SKPN, SKPLN, SKPKB, SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Jangka waktu tiga bulan tersebut dihitung sejak tanggal stempel pos pengiriman, dalam hal diterima secara langsung, jangka waktu tiga bulan dihitung sejak tanggal diterima